Tugas Pokok

Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

 

Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
  3. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
  4. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
  5. penyelenggaraan survaillance epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/ KLB dan gizi buruk;
  6. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
  7. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/ AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA);
  8. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
  9. penyelenggaraan opersional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
  10. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat;
  11. pembantuan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
  12. pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
  13. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
  14. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. pendayagunaan tenaga kesehatan;
  17. pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan;
  18. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
  19. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
  20. pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) klas I;
  21. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
  22. pengelolaan survei kesehatan daerah;
  23. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
  24. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
  25. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  26. pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumberdaya masyarakat;
  27. pelaksanaan promosi kesehatan;
  28. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
  29. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
  30. pelaksanaan penyehatan lingkungan;
  31. pelaksanaan pengendalian penyakit;
  32. pengelolaan sistem informasi kesehatan;
  33. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan;
  34. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya;
  35. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  36. pelaksanaan pemberian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  37. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  38. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  39. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  40. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  41. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  42. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
  43. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
  44. pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  45. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
  46. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
  47. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  48. penyelenggaraan UPT dan jabatan fugnsional;
  49. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  50. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.