Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

 

Fungsi

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesehatan;
  3. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
  4. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
  5. penyelenggaraan survaillance epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa/ KLB dan gizi buruk;
  6. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular;
  7. penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/ AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkotika, psikotropika dan zat aditif (NAPZA);
  8. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
  9. penyelenggaraan opersional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
  10. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji setempat;
  11. pembantuan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional;
  12. pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai kondisi lokal;
  13. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
  14. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. pendayagunaan tenaga kesehatan;
  17. pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan;
  18. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
  19. pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
  20. pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) klas I;
  21. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
  22. pengelolaan survei kesehatan daerah;
  23. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
  24. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder;
  25. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  26. pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumberdaya masyarakat;
  27. pelaksanaan promosi kesehatan;
  28. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
  29. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;
  30. pelaksanaan penyehatan lingkungan;
  31. pelaksanaan pengendalian penyakit;
  32. pengelolaan sistem informasi kesehatan;
  33. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kesehatan;
  34. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya;
  35. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  36. pelaksanaan pemberian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  37. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  38. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  39. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
  40. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
  41. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
  42. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
  43. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
  44. pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  45. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
  46. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
  47. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
  48. penyelenggaraan UPT dan jabatan fugnsional;
  49. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  50. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

6 comments

  1. Selamat bergabung dengan website resmi Dinas Kesehatan Kota Malang! Sementara ini belum ada pelaporan dari masyarakat perihal transaksi online makanan siap saji industri rumah tangga pangan. Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi Seksi Makanan Minuman Bidang Farmakmin!

  2. Di dinas kesehatan kota malang.pernah ada kasus kadaluwarsa makanan siap saji industri rumah tangga pada transaksi online yang pernah dilaporkan masyarakat?
    Kalau ada.. saya dapat menghubungi bidang apa?

  3. Selamat bergabung dengan website resmi Dinas Kesehatan Kota Malang! Mungkin pertanyaan bisa diperjelas, maksud ada kasus apa pernah ada masalah yang pernah dilaporkan atau bagaimana? terima kasih.

  4. Mau nanya. Di Dinas Kesehatan Kota Malang. Ada kasus tentang makanan siap saji oleh industri rumah tangga pada transaksi online?
    Terima Kasih

  5. Selamat bergabung dengan website resmi Dinas Kesehatan Kota Malang! Iya benar, dan salah indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Malang adalah cakupan sarana obat yang diawasi. Namun jika dalam pengawasan mendapatkan obat-obatan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka akan dilakukan koordinasi dengan BPOM terdekat!

  6. gabriela meliala

    apakah dinas kesehatan juga berperan dalam mengawasi penjualan obat-obatan yang tidak sesuai dengan peraturan (contoh: yang tidak memiliki nomor izin edar, obat palsu, obat ilegal, dll)?
    terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published.